Wapres: Ubah Citra ASEAN

Bagikan ke Teman:

Tweet

Wakil Presiden Boediono menyatakan, semua pihak harus bekerja keras mengubah citra ASEAN sebagai organisasi yang elitis atau hanya sebagai organisasi kerja sama antarpemerintah di Asia Tenggara. ASEAN perlu tampil sebagai organisasi yang berorientasi pada orang.

"Jika serius menciptakan Komunitas ASEAN pada 2015, kita harus bekerja keras mengubah citra ASEAN dari semula sebagai organisasi antarpemerintah dan elitis menjadi organisasi yang benar-benar dimiliki dan dipelihara oleh komunitas rakyat ASEAN yang lebih besar," kata Boediono, Selasa (26/4/2011), di Jakarta.

Wapres menyampaikan hal itu saat memberikan pidato kunci pada seminar bertemakan "The Strategic Balance in Asia: Cooperation & Competition". Seminar ini diadakan Harian The Jakarta Post.

Menurut Boediono, sebuah komunitas tidak memiliki arti tanpa kehadiran orang-orang di tengah-tengahnya. Oleh karena itu, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia berupaya mendorong Komunitas ASEAN betul-betul berorientasi pada orang, atau berpusat pada ora ng.

"Pemerintah Indonesia telah mendorong partisipasi komunitas bisnis, akademisi, media, LSM, dan kelompok masyarakat sipil lain dalam kegiatan yang berkaitan dengan ASEAN," ujar Boediono.

Ia juga menyinggung fenomena meningkatnya Free Trade Agreement (FTA) di antara negara-negara ASEAN atau FTA antara negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN. Menurut Boediono, ada sejumlah alasan di balik meningkatnya FTA, antara lain sebagai respons defensif terhadap regionalisme ekonomi Eropa dan Amerika Utara den gan menaikkan daya saing serta daya tawar menghadapi isu perdagangan global.

Boediono mengungkapkan, tidak ada negara yang sanggup tetap mengisolasi diri dari tren saling ketergantungan dan integrasi ekonomi yang terus meningkat. Namun, di sisi lain, semu a pihak juga perlu mengakui perbedaan di antara negara-negara serta mencegah bertambahnya gap antara ekonomi suatu negara dan negara lainnya.

Ia menyatakan, Indonesia pun kini bekerja keras meningkatkan daya saing dengan menghilangkan bottleneck, meningkatkan infrastruktur, memberangus korupsi, memperbaiki kinerja birokrasi.