Kepada kantor berita BBC, Menlu Libya Abdul Ati al-Obeidi mengatakan, kehadiran militer Inggris di Benghazi yang dikuasai pemberontak akan memperpanjang pertempuran.
Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan, tindakan itu sejalan dengan resolusi PBB yang diklaim untuk melindungi warga sipil di Libya, yang melarang pasukan penjajahan asing.
Tim itu sedianya akan menyediakan logistik dan pelatihan intelijen untuk pemberontak Libya di Benghazi.
Menurut BBC, ada sekitar 10 orang personel dari Inggris dan dalam jumlah yang sama dari Perancis yang akan dikirimkan.
Libya dilanda kerusuhan selama dua bulan oleh para pemberontak yang bermarkas di Kota Benghazi, timur Libya, yang ingin mengakhiri 42 tahun kekuasaan Kolonel Gaddafi.
Setelah tumbangnya para penguasa di Tunisia dan Mesir, kerusuhan Libya berkembang menjadi konflik bersenjata. Para pemberontak bertempur melawan pasukan pro-Gaddafi untuk memperebutkan kekuasaan teritorial.
Misrata, pertahanan terakhir pemberontak di kawasan barat Libya, sudah berminggu-minggu dibombardir pasukan pemerintah.
Obeidi mengatakan, seharusnya dilakukan gencatan senjata dan disusul dengan pemilihan umum untuk beberapa saat yang akan diawasi PBB, seperti yang diajukan dalam rencana perdamaian Uni Afrika.
"Menurut kami, kehadiran militer adalah sebuah langkah mundur dan kami yakin bahwa jika pengeboman ini dihentikan dan ada gencatan senjata, kami bisa berdialog dengan semua pihak di Libya dan membicarakan mengenai apa yang mereka inginkan, demokrasi, reformasi politik, konstitusi, pemilihan umum. Itu semua tidak bisa dilakukan jika keadaan terus seperti ini," kata Obeidi.
Sang menteri luar negeri mengatakan, pemilihan umum akan mencakup semua permasalahan yang dikemukakan rakyat Libya. Menurutnya, semua itu bisa dirundingkan, termasuk, ia menyiratkan, masa depan Kolonel Gaddafi sebagai pemimpin.
Obeidi mengatakan, sejumlah negara yang dikunjunginya mendukung gencatan senjata dan membantu upaya kemanusiaan. Namun, ia menyebut Inggris, Perancis, dan Italia tidak membantu.
Obeidi mengatakan, segala hal yang mungkin dilakukan telah dilakukan untuk membantu organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan asing memberikan bantuan di Misrata.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 yang diloloskan Maret lalu mengizinkan "segala bentuk penjajahan untuk melindungi warga sipil."
Saat ini, NATO yang memegang kendali zona larangan terbang di Libya.
Hague bersikeras bahwa para personel yang dikirimkan ke Benghazi tidak akan terlibat dalam pertempuran.
Mereka akan dipilih dari para personel militer Inggris yang kenyang asam garam dan akan ditugasi mendukung dan menasihati Dewan Transisi Nasional (pemberontak Libya) untuk "memperbaiki struktur organisasi militer, komunikasi, dan logistik mereka."
Menteri Luar Negeri Perancis Alain Juppe mengatakan bahwa Perancis menentang gagasan pengiriman pasukan darat ke Libya, termasuk pasukan khusus untuk memandu serangan udara guna memecahkan keadaan remis.
Brigadir Jenderal Mark Van Uhm, kepala operasi sekutu, mengatakan bahwa nyaris 2.800 serangan militer dari udara yang dilakukan terhadap Libya dan menghancurkan lebih dari sepertiga aset militer Gaddafi.
Menurutnya, situasi di lapangan berubah-ubah setiap harinya.
suaramedia.com
0 komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan bahasa yang baik dan sopan.