Isu Libya, Inggris Sambut Baik Usul Indonesia

Bagikan ke Teman:

Tweet

Inggris sambut baik harapan Indonesia agar krisis di Libya diselesaikan secara damai dengan segera diberlakukannya gencatan senjata dan perlu adanya misi perdamaian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Namun, sebelum adanya tahap itu, rezim Muammar Khadafi harus dipastikan tidak lagi menyerang rakyatnya yang memberontak.

Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Martin Hatfull. Dalam jumpa pers di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis 31 Maret 2011, Hatfull menjelaskan pelaksanaan dan hasil Konferensi Internasional di London pada 29 Maret lalu, yang khusus membahas krisis di Libya. 

Dia juga menjelaskan esensi dari misi pasukan Koalisi Internasional - yang digalang Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan NATO. "Kami bersama dengan negara-negara yang terlibat dalam misi Koalisi atas Libya harus memastikan bahwa Kolonel Khadafi dan pasukannya tidak lagi menyerang rakyat mereka sendiri. Ini merupakan elemen penting dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 1973," kata Hatfull.

Menurut Hatfull, setelah Khadafi tidak lagi menyerang rakyat sendiri dengan kekuatan bersenjata dan serius menerapkan gencatan senjata dengan pemberontak, barulah tahap penyelesaian damai bisa diterapkan. Penerapan gencatan senjata itu juga diamanatkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Begitu gencatan senjata terlaksana dan Khadafi berhenti menyerang rakyatnya sendiri, barulah kita segera bergerak ke elemen penting lainnya seperti diatur dalam resolusi, yaitu mendukung solusi damai, yang diinginkan rakyat Libya.
Pada tahap itulah, menurut saya, jelas dibutuhkan dukungan internasional. Saya yakin tawaran Indonesia, yang telah mengutarakan keinginan untuk membantu terkait konteks itu, akan disambut dengan sangat baik. Kami menyambut baik niat itu," kata Hatfull.

Namun saat ini, menurut Hatfull, "Kami masih terus berupaya melindungi rakyat sipil dan menerapkan zona larangan terbang agar Khadafi tidak menyerang warga sipil. Bila itu bisa diatasi, maka kita segera beranjak kepada proses selanjutnya."

Serius tidaknya rezim Khadafi melakukan gencatan senjata dengan pemberontak, menurut Hatfull, akan tergantung dari hasil kunjungan utusan khusus PBB, Abdelilah al-Khatib, yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Pada Selasa lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengutarakan sikap Indonesia atas krisis di Libya. Dia menyerukan semua pihak segera mengupayakan gencatan senjata di Libya dan mengupayakan solusi politik secara damai dengan melibatkan misi dari PBB bersama dengan Liga Arab dan Uni Afrika.

Indonesia pun, menurut Yudhoyono, merasa prihatin bila langkah-langkah dalam mengatasi krisis di Libya bisa sampai mengakibatkan korban jiwa di pihak sipil. Namun, Hatfull memastikan bahwa misi yang dijalankan pasukan Koalisi tidak sampai menimbulkan korban di kalangan pihak sipil.

"Sejauh ini belum ada bukti bahwa ada korban sipil akibat aksi Koalisi. Aksi militer Koalisi justru ingin memastikan rakyat Libya tidak lagi diserang oleh pasukan Khadafi dan Koalisi berhati-hati agar tidak ada warga sipil jadi sasaran," kata Hatfull.

Dia memberi contoh bahwa dalam suatu misi pengeboman atas sasaran militer Khadafi, jet-jet tempur Inggris diminta membatalkannya. "Itu karena ada laporan bahwa ada warga sipil yang berada di dekat target itu. Jadi mereka disuruh kembali ke pangkalan dan membatalkan misi," kata Hatfull.

Selain itu ada surat dari penduduk kota Misrata, yang isinya mereka siap memberi kesaksian bahwa serangan udara Koalisi berjalan dengan akurat dan tidak ada warga sipil yang menjadi korban di Misrata dan sekitarnya.

vivanews.com