Konversi yang diestimasi memakan waktu enam tahun itu, sekitar 70 persennya bisa dirampungkan dalam tiga tahun. Dari target paket konversi sebanyak 52,3 juta tabung ukuran 3 kilogram, sudah 44 juta paket yang terpenuhi.
"Sekarang semua negara belajar kepada kita [Indonesia], mereka bertanya bagaimana bisa mengubah kebijakan secepat itu," kata Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di depan ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Depok, Selasa 5 April 2011.
Menurut dia, ekonomi Indonesia bisa jatuh jika uang negara hanya digunakan untuk menutupi utang dan subsidi. "Pilihannya menyelamatkan negara atau membiarkan Indonesia jatuh. Mahasiswa marah tak apa. Lebih baik Anda marah daripada negara kolaps," kata dia.
Apa yang menyelamatkan APBN? "Hilangkan subsidi yang tidak perlu," ujar Kalla. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satunya. "Masa bisa bikin industri, tapi setengah solarnya dibiayai oleh pemerintah. Bisa beli mobil miliaran rupiah, masa pakai BBM bersubsidi. Ini tidak benar," ujar dia.
Direktur Hilir Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Saryono Hadiwidjoyo, mengatakan 70 persen subsidi dinikmati oleh masyarakat kelas mampu dan 25 persennya masyarakat tidak mampu. "Ini tidak tepat sasaran," kata dia. Bagaimana ini terjadi, 70 persen dari penikmat subsidi adalah mereka yang memiliki kendaraan bermotor.
Subsidi lain yang perlu dihilangkan adalah subsidi minyak tanah kepada masyarakat kelas bawah. "Ada anggapan minyak tanah untuk orang miskin dan gas untuk orang kaya, ini tidak benar," jelas Kalla.
Harga kerosin atau minyak tanah, menurut dia, jauh lebih mahal ketimbang harga gas. Jika pemerintah tidak melakukan konversi, dia menjelaskan, ada beban senilai Rp80 triliun per tahun pada APBN.
Namun, kebijakan ini bukan tanpa strategi. Pemerintah, menurut Kalla, telah melakukan berbagai percobaan baik akademisi maupun implementasi langsung kepada masyarakat. "Bulan pertama, masyarakat menerima penggunaan gas, tapi ragu-ragu. Lima puluh persen masyarakatnya tidak percaya. Tapi, bulan berikutnya kami coba, tingkat kepercayaan naik 75 persen," jelas dia.
Kalla berseloroh, suksesnya kebijakan ini karena dikeluarkan dua hari sebelum bulan puasa tiba. "Delegasi dari Malaysia dan Singapura bertanya kepada saya bagaimana bisa mengeluarkan kebijakan tanpa masalah, lalu saya jawab, kami keluarkan kebijakan sebelum puasa, you setelah lebaran," kata dia.
vivanews.com
0 komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan bahasa yang baik dan sopan.