Google Pantau Demam Berdarah di Indonesia

Bagikan ke Teman:

Tweet

Hari ini Google mengumumkan bahwa Google Dengue Trends, alat pengawasan untuk penyakit tropik yang disebabkan virus dengue, telah diluncurkan dalam 38 bahasa dan 5 negara, termasuk Indonesia.

Google Dengue Trends menyediakan perkiraan hampir mendekati real-time mengenai aktivitas demam berdarah dengue (DBD) dengan melacak popularitas kata pencarian Google tertentu, sehingga membantu para pejabat publik dan kesehatan untuk bersiap menghadapi wabah DBD.

Layanan baru Google ini sendiri bisa diakses dari www.google.org/denguetrends.

Seperti diketahui, Dengue adalah virus yang menyebar melalui gigitan nyamuk yang menimbulkan gejala-gejala seperti deman tinggi, pusing parah, bercak-bercak pada kulit dan pendarahan ringan. Virus ini menjangkiti lebih dari 100 juta orang di dunia setiap tahunnya.

Menurut Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Dir P2B2), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2010 lalu Indonesia memiliki kasus DBD tertinggi di ASEAN dengan 150.000 kasus dan 1.317 orang meninggal akibat penyakit ini.

Sejauh ini tidak ada vaksin atau obat-obatan khusus untuk DBD sehingga upaya kesehatan masyarakat terutama difokuskan untuk membantu masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terinfeksi oleh penyakit ini.

Biasanya perlu waktu untuk mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi mengenai kasus DBD kepada masyarakat melalui sumber-sumber informasi kesehatan dari berbagai institusi. Dengan Google Dengue Trends, masyarakat Indonesia dapat online kapan saja untuk melacak aktivitas DBD terbaru di Indonesia. Karena diperbarui setiap hari, Google Dengue Trends memberikan indikator awal mengenai aktivitas DBD, bahkan sebelum pengumuman resmi disampaikan.

Google Dengue Trends menggunakan metodologi yang sama dengan Google Flu Trends, alat pengawasan lain yang menggunakan gabungan data pencarian Google untuk memperkirakan aktivitas flu diseluruh dunia. Setiap minggu, jutaan pengguna di seluruh dunia melakukan pencarian online untuk memperoleh informasi kesehatan dan Google telah menemukan hubungan erat antara jumlah orang yang melakukan pencarian topik-topik yang terkait DBD dengan jumlah orang yang benar-benar memiliki gejala DBD dengan menggunakan estimasi DBD resmi.

Meskipun tidak setiap orang yang melakukan pencarian “DBD” benar-benar sakit, dalam keterangannya, Google menyebutkan, sebuah pola akan muncul ketika semua kata-kata pencarian yang terkait DBD digabungkan.

Dengan menggunakan data penghitungan kasus DBD yang diberikan oleh berbagai Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Sedunia, Google dapat membuat sebuah model yang menawarkan estimasi hampir real-time dari aktivitas DBD berdasarkan kepoluleran istilah pencarian terkait DBD.

Metodologi untuk sistem ini dijabarkan dalam artikel yang diterbitkan di PLoS Neglected Tropical Diseases. Saat ini, Google Dengue Trends juga tersedia di Bolivia, Brazil, India dan Singapura.

vivanews.com

Marzuki Alie: 70% Anggota DPR Bawa Petaka

Bagikan ke Teman:

Tweet

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, banyak anggota DPR yang masih muda dan berwajah baru --yang selama ini diharapkan membawa perubahan nasib bangsa ke arah yang lebih baik-- justru malah membuat lembaga parlemen semakin bobrok. “70 persen yang muda dan baru-baru itu, justru malah membawa petaka,” kata dia saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Demokrasi Pembaruan di Denpasar, Bali, Sabtu malam, 21 Mei 2011.

"Ini yang menyebabkan kerinduan masyarakat terhadap Orde Baru. Kenapa begitu? Karena DPR-nya bobrok."

Dia mengakatakan, sejak September 2009, berdasarkan hasil survei sebuah lembaga, kepercayaan publik terhadap legislatif terus menurun. Ia menyebut angka di kisaran 24 persen. Padahal, DPR kali ini merupakan produk reformasi yang diharapkan mampu berbuat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Tetapi, setelah 10 tahun berjalan apa yang terjadi? Kasus korupsi, asusila, dan arogansi justru terjadi pada anggota DPR. DPR itu menjadi sumber masalah. Itu fakta,” katanya.

Menurut dia, peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Ode Reformasi diharapkan mampu mengubah kesan DPR dari pemberi legitimasi kebijakan penguasa menjadi badan kontrol dan penyambung aspirasi publik. Tetapi, katanya, peran itu tak mampu dijalankan anggota DPR. “Yang duduk di DPR sekarang itu hanya mikir duit, dan duit saja. Hampir seperti selebriti, cari panggung, ngomong sana-ngomong sini. Sementara yang tidak bisa ngomong datang, absen lalu pulang," katanya.

Untuk itu, tak ada cara selain melakukan perubahan mendasar di lembaga perwakilan rakyat tersebut. “Perubahannya melalui sistem. Karenanya kita buat rencana strategis. Kita harus ubah total. Proses kaderisasi di partai politik itu harus berjalan, harus ada pembenahan secara sistematis,” ujarnya.

vivanews.com

Korea Incar Proyek Jembatan Selat Sunda

Bagikan ke Teman:

Tweet

Korea Selatan serius berminat ikut dalam proyek Jembatan Selat Sunda. Bahkan Presiden Korea mengutus menteri ekonominya agar membahas proyek ini.

"Menteri Ekonomi Korea diutus oleh presidennya untuk secara spesifik membahas proyek, berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda," ujar Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, di kantornya, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2011.

Menurut Hatta, minat itu disampaikan pada saat pertemuan dengan pemerintah Korea Selatan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang membahas dukungan Korea terhadap percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, Korea menawarkan investasi sekitar US$20 miliar."Saya hitung nilainya sekitar US$20 miliar," jelas Hatta.

Namun, saat ini pemerintah belum memutuskan proyek kerjasama seperti apa yang akan dilakukan dengan Korsel, apakah sebagai kontraktor atau hanya investor. "Kami belum sampai pada satu keputusan apa, akan tetapi hanya baru menyampaikan minatnya untuk dapat ikut berpartisipasi." Terang Hatta.

Sebelumnya, selain Korea, negara China dan Malaysia juga berminat dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Rencananya, jembatan ini memiliki panjang 2,2 kilometer, dan menghabiskan dana sekitar Rp100 triliun.

vivanews.com

Foke: Isu Gempa, Jangan Panik dan Gelisah

Bagikan ke Teman:

Tweet

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, meminta kepada masyarakat ibukota untuk tetap tenang dan tidak panik menanggapi berita soal gempa besar yang akan mengguncang Jakarta dengan kekuatan 8,7 skala richter.

"Saya minta masyarakat jangan panik dan gelisah. Isu gempa ini harus disikapi dengan bijaksana," ujar Fauzi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, 18 Mei 2011.

Menurut Fauzi Bowo, berdasarkan data-data akurat dan ilmiah terbaru yang disampaikan Tim Revisi Peta Gempa Nasional (RPGN), kota Jakarta dinilai relatif aman dari guncangan gempa.

Tapi, Pemerintah DKI akan tetap berupaya menyiapkan infrastruktur dan kesiapan warga Ibukota untuk menghadapi segala dampak yang akan timbul akibat kejadian bencana alam. Seperti gempa bumi.

Saat ini, Pemerintah DKI bersama Tim RPGN sedang menyiapkan peta mikrozonasi gempa khusus untuk kota Jakarta. Peta mikrozonasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kerawanan setiap wilayah di Jakarta. Ini juga sebagai langkah mitigasi terhadap bahaya gempa.

Sebelumnya diberitakan bahwa Jakarta dikabarkan berpotensi gempa sebesar 8,7 skala richter. Informasi ini disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief. Tapi yang disampaikan Andi adalah potensi gempa di Jakarta berdasarkan sejarah gempa yang pernah terjadi di ibukota.

Tapi analisis soal potensi itu dimanfaatkan orang tidak bertanggungjawab. Saat ini beredar pesan tertulis yang disampaikan secara berantai melalui Blackberry Messenger dan pesan pendek. Sontak, pesan yang beredar sejak Selasa sore, 17 Mei 2011 ini menimbulkan kekhawatiran.

Tidak diketahui dari mana asal-usul orang yang pertama kali mengirim pesan ini, namun pesan itu mengklaim mendapatkan informasi dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Berikut merupakan pesan tertulis yang sudah tersebar luas itu:

Info BMKG: diperkirakan malam ini akan terjadi gempa berkekuatan 8,7 skala richter di Jakarta dan sekitarnya. Hindari daerah yg berdekatan dgn pantai, apabila terjadi guncangan yg cukup kuat nanti malam, segera keluar rumah, hindari gedung-gedung bertingkat, dan segera lari ke daerah datar (lapangan, jalanan) untuk menghindari kemungkinan terkena reruntuhan bangunan. Mari selamatkan teman-teman, saudara dan keluarga kita.

vivanews.com

Korea Restorasi Sungai Tercemar Indonesia

Bagikan ke Teman:

Tweet

Pemerintah Republik Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) akan bekerja sama dalam bidang restorasi sungai-sungai kotor-tercemar dan pemanfaatan limbah kebun. Untuk mendukung kerja sama itu, dibentuk sekretariat bersama kedua negara.

Melalui menteri terkait, kedua negara telah menandatangani surat kesepahaman kerja sama (MoU) di bidang terkait pada Forum Indonesia-Korea Green Partnership yang digelar Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2011.

Dari pihak Korsel diwakili Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Jung Ho Moon. Sedangkan di pihak Indonesia hadir Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Turut menyaksikan penandatanganan MoU itu, Ketua Dewan Pembina SOKSI yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Menteri Zulkifli menyambut baik kerja sama tersebut. Ia mengakui Korsel memang sukses merestorasi sungai yang dahulunya sangat kotor, dan tercemar hingga menjadi bersih serta menjadi daya tarik tersendiri seperti sekarang.

Korsel, diakui Menteri Zulkifli, selain sukses menjadi negara industri terkemuka, juga berhasil mengembangkan konsep green (hijau/ramah lingkungan). "Kalau kita lihat sekarang di Korsel, sejauh mata memandang, semua green (hijau)," katanya.

Dalam hal itu, menurut Menteri, Indonesia perlu belajar pada Korsel. Sebab, selain berhasil, Korsel di era 1970-an mengalami masa-masa seperti Indonesia sekarang: kerusakan hutan, sungai/air kotor-tercemar, tingkat emisi tinggi, dan lain-lain.

"Tetapi, dalam waktu sekitar 30 tahun, Korea (Selatan) berhasil menjadi negara yang green, industri dan pembangunannya ramah lingkungan. Maka, kita (Indonesia) perlu belajar," katanya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ade Komarudin, mengharapkan kerja sama tersebut dapat membantu Indonesia mengatasi permasalahan seputar lingkungan hidup, terutama sekali di bidang restorasi sungai kotor-tercemar serta pengelolaan limbah.

Selain itu, melalui MoU tersebut, kata Ade, diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik kedua negara. "Ini forum yang luar biasa, karena kami (SOKSI) dapat menerima wakil menteri dari Korea (Selatan). Semoga hubungan dan kerja sama Indonesia dengan Korea terjalin makin baik," katanya.

"Kunjungan (Wakil Menteri Lingkungan Hidup Korsel) ini merupakan kunjungan balasan setelah kami (SOKSI) juga berkunjung ke Korsel pada 2010 lalu. Dan, saya menyaksikan sendiri keberhasilan Korsel dalam hal restorasi sungai," imbuh Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut.

vivanews.com

Kamerawan Trans 7 Meninggal di Pulau Seribu

Bagikan ke Teman:

Tweet

Kamerawan stasiun televisi Trans 7 meninggal dunia saat sedang mengambil gambar bawah air di perairan Pulau Pramuka Pulau Seribu, Sabtu 7 Mei 2011.

Korban bernama Ahmad Syakir (29), adalah kru untuk program acara "Dunia Air" yang ditayangkan di stasiun televisi Trans 7.

Kapolres Pulau Seribu, AKBP Hero Henrianto Bachtiar, membenarkan kejadian itu. "Korban meninggal karena penyakit asmanya kambuh saat berada di dalam air," jelasnya.

Sesaat sebelum meninggal, ucap Hero, korban sempat berteriak minta tolong. Sayangnya korban terlambat mendapat pertolongan.

Ahmad ditemukan rekan-rekannya Sabtu 7 Mei 2011 sekitar pukul 14 siang, dalam kondisi telah meninggal.
"Kami akan membawa jenazah Ahmad dan akan merapat di Dermaga 17 Marina Ancol sore ini," kata Hero.

vivanews.com

Myanmar Ingin Belajar Demokrasi dari RI

Bagikan ke Teman:

Tweet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Myanmar U Thein Sein di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/5/2011), mengatakan mendorong proses rekonsiliasi di negara tersebut.

Selain berbagi mengenai perkembangan demokrasi di Myanmar, Presiden Sein juga mengutarakan harapannya untuk dapat belajar dari Indonesia.

"Presiden Myanmar menyampaikan keterbukaan dan harapan agar Indonesia dapat berbagi pengalaman dengan Myanmar dalam hal demokrasi," kata Menlu Marty Natalegawa pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/5/2011).

Menurut Marty, pemerintah Indonesia memang berada dalam posisi untuk berbagi pengalaman dengan Myanmar mengenai proses demokrasi.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Yudhoyono dan Presiden Sein juga sepakat menghidupkan kembali forum komisi bersama di tingkat kementerian luar negeri. Diharapkan, forum ini bisa memberikan kajian dan mendorong hubungan bilateral yang lebih substantif di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

Khusus di bidang ekonomi, kedua kepala negara sepakat meningkatkan volume perdagangan hingga 500 juta dollar AS hingga tahun 2015. "Di samping itu, kedua kepala negara juga membahas upaya-upaya peningkatan investasi Indonesia di negara Myanmar, khususnya, antara lain, di bidang energi, pangan, dan infrastruktur," kata Marty.

Di bidang penerbangan, kedua negara juga berencana membuka jalur penerbangan rute Yangoon-Jakarta.

kompas.com

"VOC Belanda Berutang pada Pagarruyung"

Bagikan ke Teman:

Tweet

Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat disebut-sebut punya piutang emas senilai Rp350 triliun terhadap Malaysia. Meski hal ini masih perlu dipastikan kebenarannya, ternyata kerajaan ini juga mengklaim punya piutang lain dari pihak yang lain lagi.

Pewaris tahta Kerajaan Pagarruyung Puti Reno Raudha Thaib menyatakan serikat dagang Belanda, VOC, pun punya utang kepada Pagarruyung dan kabar ini sudah turun-temurun di lingkungan kerajaan. Namun, karena keterbatasan tenaga dan bukti, pewaris kerajaan belum menindaklanjutinya.

Menurutnya, utang-piutang ini terjadi saat kerajaan melakukan perjanjian dagang dengan VOC. Dalam perjanjian disebutkan ada sejumlah fee yang harus dibayar pada Pagarruyung. Tapi, VOC tak pernah membayarnya.

“Kami juga tidak ingin mengurusnya, karena perjanjian itu sudah lama sekali dan belum tentu bisa ditemukan kembali bukti-buktinya,” kata Puti Reno kepada VIVAnews, Rabu, 4 Mei 2011.

Sat ditanya berapa jumlah fee yang mesti dibayarkan tersebut, dia enggan menjawab. Namun, kata dia, jumlahnya besar sekali.

Ia mengaku, puncak masalah ini terjadi saat E. Suharto mengumumkan adanya piutang Malaysia pada Kerajaan Pagaruyung yang jumlahnya jika dirupiahkan mencapai Rp350 triliun. Keluarga kerajaan masih menyimpan tanda tanya besar terkait pernyataan E. Suharto itu.

“Kami dari pewaris kerajaan tidak pernah meniupkan ini. Ini muncul dari orang lain. Kami berharap pemerintah membuktikan kebenarannya,” ujarnya. Pihak keluarga, katanya, menyerahkan sepenuhnya persoalan ini pada negara. Kapasitas pewaris kerajaan saat ini hanya sebagai pusat kebudayaan.

Sejauh ini, pewaris kerajaan Pagarruyung tidak bisa memastikan apakah statemen E. Suharto itu benar atau cuma isapan jempol. Sejarah hanya menunjukkan bahwa Pagarruyung memang kaya akan emas. Kehancuran Pagaruyung terjadi setelah Perang Paderi. Tuanku Lelo memberangus Kerajaan Pagarruyung dan membawa 36 ekor kuda beban yang berisikan emas.

vivanews.com

Wapres: Ubah Citra ASEAN

Bagikan ke Teman:

Tweet

Wakil Presiden Boediono menyatakan, semua pihak harus bekerja keras mengubah citra ASEAN sebagai organisasi yang elitis atau hanya sebagai organisasi kerja sama antarpemerintah di Asia Tenggara. ASEAN perlu tampil sebagai organisasi yang berorientasi pada orang.

"Jika serius menciptakan Komunitas ASEAN pada 2015, kita harus bekerja keras mengubah citra ASEAN dari semula sebagai organisasi antarpemerintah dan elitis menjadi organisasi yang benar-benar dimiliki dan dipelihara oleh komunitas rakyat ASEAN yang lebih besar," kata Boediono, Selasa (26/4/2011), di Jakarta.

Wapres menyampaikan hal itu saat memberikan pidato kunci pada seminar bertemakan "The Strategic Balance in Asia: Cooperation & Competition". Seminar ini diadakan Harian The Jakarta Post.

Menurut Boediono, sebuah komunitas tidak memiliki arti tanpa kehadiran orang-orang di tengah-tengahnya. Oleh karena itu, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia berupaya mendorong Komunitas ASEAN betul-betul berorientasi pada orang, atau berpusat pada ora ng.

"Pemerintah Indonesia telah mendorong partisipasi komunitas bisnis, akademisi, media, LSM, dan kelompok masyarakat sipil lain dalam kegiatan yang berkaitan dengan ASEAN," ujar Boediono.

Ia juga menyinggung fenomena meningkatnya Free Trade Agreement (FTA) di antara negara-negara ASEAN atau FTA antara negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN. Menurut Boediono, ada sejumlah alasan di balik meningkatnya FTA, antara lain sebagai respons defensif terhadap regionalisme ekonomi Eropa dan Amerika Utara den gan menaikkan daya saing serta daya tawar menghadapi isu perdagangan global.

Boediono mengungkapkan, tidak ada negara yang sanggup tetap mengisolasi diri dari tren saling ketergantungan dan integrasi ekonomi yang terus meningkat. Namun, di sisi lain, semu a pihak juga perlu mengakui perbedaan di antara negara-negara serta mencegah bertambahnya gap antara ekonomi suatu negara dan negara lainnya.

Ia menyatakan, Indonesia pun kini bekerja keras meningkatkan daya saing dengan menghilangkan bottleneck, meningkatkan infrastruktur, memberangus korupsi, memperbaiki kinerja birokrasi.

Menlu: Kekerasan Bukan Zamannya Lagi

Bagikan ke Teman:

Tweet

Indonesia terus mengupayakan perdamaian antara Kamboja dan Thailand kendati kedua negara kembali terlibat pertempuran beberapa waktu lalu. Kekerasan dan pertempuran yang terjadi dianggap sudah bukan zamannya lagi dalam menyelesaikan sengketa perbatasan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, pada Senin, 25 April 2011. Dia mengatakan bahwa gejolak yang terjadi sejak Jumat, 22 April lalu adalah bentuk tantangan baru dalam proses perundingan sengketa perbatasan kedua negara.  

"Semenjak Februari lalu, ketika pertempuran pertama kali terjadi, sudah ada kemajuan, keadaan di lapangan relatif stabil, situasi politik sudah kembali bergulir, terutama dua minggu lalu pada pertemuan dua minggu lalu di Bogor," ujar Natalegawa.

"Namun, seperti biasa, ketika ada tanda-tanda positif selalu ada saja tantangan-tantangan baru," lanjutnya lagi.

Pertempuran kedua negara mulai terjadi kembali pada Jumat hingga Minggu malam lalu di dekat perbatasan Kamboja dan Thailand, korban tewas dilaporkan telah mencapai 12 orang dari kedua belah pihak.
Natalegawa mengatakan bahwa Indonesia sebagai ketua ASEAN akan terus berupaya untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi, bukan jalur kekerasan.

"Sesama negara ASEAN, penggunaan kekerasan sudah bukan zamannya lagi, kita harus menyelesaikan masalah secara damai," ujarnya.

Konflik kedua negara mencuat sejak bentrokan awal Februari lalu. Indonesia sejak terjadinya bentrokan telah berperan aktif dalam proses mediasi kedua negara. Diantaranya yang paling menonjol adalah tawaran Indonesia untuk mengirimkan tim peninjau di perbatasan untuk menjaga gencatan senjata tetap berjalan. Pihak kamboja menyambut baik hal ini, namun pihak Thailand masih enggan untuk menandatangani Term of Reference yang diajukan Indonesia.

"Insiden ini kembali mengingatkan kita semua betapa pentingnya keberadaan peninjau di lapangan. ke depan kita akan terus bekerja untuk perdamaian kedua negara," tegas Natalegawa.

vivanews.com

Penyebab Ulat Bulu Sudah Terdeteksi

Bagikan ke Teman:

Tweet

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian Kementerian Pertanian Haryono menyatakan, penyebab meningkatnya populasi ulat bulu di sejumlah daerah di Tanah Air sudah bisa disimpulkan.

"Dinamika peningkatan populasi ulat bulu penyebabnya kurang lebih sudah convergent (memusat) pada perubahan ekosistem, baik yang hayati (biotik) maupun nonhayati (abiotik)," ungkap Haryono.

Hasil penelitian Balitbang Pertanian terhadap sejumlah contoh spesies ulat bulu yang diperoleh dari berbagai lokasi menunjukkan adanya faktor penyebab yang sama, yakni perubahan ekosistem. Hal ini diperkuat oleh kajian peneliti dan akademisi bidang entomologi (serangga) dari lembaga terkait, seperti LIPI dan IPB. Para pakar serangga se-Indonesia yang dikumpulkan Balitbang Pertanian juga memberikan kesimpulan yang sama.

Perubahan ekosistem yang dimaksud, lanjut Haryono, telah menyebabkan hilangnya faktor keseimbangan alami untuk sementara waktu. "Sebagai suatu sistem, alam juga memiliki komponen-komponen yang menciptakan keseimbangan. Saat salah satu komponen mengalami gangguan, keseimbangan itu akan terganggu. Begitu juga dengan yang terjadi dengan famili Limantriidae (ulat bulu) saat ini," papar Haryono.

Fenomena meningkatnya populasi ulat bulu, faktor hayatinya disebabkan berkurangnya pemangsa alaminya, seperti burung, kelelawar, dan semut rangrang, dan musuh alaminya, misalnya parasitoid.

Berkurangnya pemangsa alami dan peningkatan ulat bulu juga dipengaruhi unsur nonhayati. Perubahan iklim global menjadi faktor utama. Akibat adanya perubahan iklim, terjadi perubahan suhu dan kelembaban udara. "Semua makhluk hidup punya kemampuan adaptasi terhadap perubahan alam yang terjadi."

"Perubahan suhu dan kelembaban udara bisa saja mengakibatkan pemangsa alami ulat bulu berkurang, sebaliknya ulat bulunya meningkat. Tapi, ini tidak akan berlangsung lama karena alam punya mekanisme penyeimbang," terang Haryono.

Menurutnya, pemangsa alami dan faktor penyeimbang hayati lainnya akan kembali berfungsi normal dan dinamika populasi ulat bulu akan kembali normal sebagaimana sebelumnya.

Ia mencontohkan, Balai Penelitian Perkebunan di Bogor yang kerap mengalami peningkatan populasi ulat bulu pada periode tertentu. Hal itu, kata Haryono, akan kembali normal secara alami. Oleh karena itu, ia meminta warga yang dilanda merebaknya ulat bulu untuk tidak terlalu terpengaruh fenomena tersebut.

Selain alasan di atas, Haryono menyebutkan sejumlah alasan lain.

Habitat ulat bulu sudah ada pada lingkungan tertentu karena serangga ini adalah bagian dari ekosistem yang memiliki manfaat bagi lingkungannya. Yang lazim terjadi adalah peningkatan populasi, bukan serangan ulat bulu. Sebab, jenis ini tidak memiliki kemampuan menyebar secara luas, sebagaimana wereng. "Kecuali jika ia terbawa secara tidak sengaja," ujar Haryono.

Ulat bulu juga tidak menyerang tanaman pangan. Yang menjadi inang alaminya adalah jenis tanaman tahunan seperti mangga. Lebih lagi, ulat bulu tidak menyebabkan inangnya mati atau terhenti berproduksi. "Karena ulat bulu tidak menyerang titik tumbuh inangnya, seperti wereng. Ia adalah jenis pemakan sejumlah jenis dedaunan," kata Haryono.

Ia menyebutkan, gangguan terhadap pohon-pohon mangga di Probolinggo, misalnya, tidak menghentikan produktivitas tanaman tersebut. "Saya memiliki foto-foto yang menunjukkan pohon-pohon mangga di sana (Probolinggo) sudah berbuah lagi," katanya.

Meski demikian, Haryono mengakui, spesies ulat bulu di Probolinggo memiliki kelebihan dalam siklus perkembangannya. "Yang lain siklusnya 28-30 hari. Kalau yang di Probolinggo lebih cepat dari itu," pungkas Haryono.

kompas.com

Kamerawan Global TV Terkait Aksi Terorisme?

Bagikan ke Teman:

Tweet

Salah satu kamerawan Global TV ditangkap oleh pihak Detasemen Khusus 88 karena diduga terlibat dengan aksi teror bom buku.

Sabtu 23 April 2011 dini hari, Direktur Pemberitaan News Global TV Arya Sinulingga mengakui bahwa dirinya mendapat kabar mengenai penangkapan salah seorang wartawan Global TV, pada Jumat 22 April 2011 sore.

"Saya tahu pertama kali dari kawan wartawan Global TV yang meliput di Mabes Polri," kata Arya. Setelah itu, ia melakukan konfirmasi kepada Mabes Polri, dan ternyata memang ada seorang tersangka yang mengaku dirinya bekerja di Global TV.

Kabar yang beredar di kalangan wartawan Mabes Polri, wartawan Global TV tersebut berinisial IF dan bekerja sebagai kamerawan di bagian produksi. Namun, Arya menolak untuk membenarkan inisial atau identitas lebih spesifik. "Kami tidak menyebut nama atau inisial," katanya.

Lebih lanjut, Arya mengatakan hingga kini pihaknya belum bisa memastikan secara fisik apakah tersangka yang dimaksud memang benar-benar karyawan perusahaannya atau bukan.

Sebab, hingga kini pihaknya juga belum bisa menemuinya, karena yang bersangkutan masih berada dalam pemeriksaan.

Yang jelas, hingga kini pihak keluarga karyawan Global TV itu pun tidak tahu keberadaannya hingga kini, dan yang bersangkutan juga tidak muncul di kantor sejak Jumat kemarin.

Arya mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan pemeriksaan oleh polisi. "Besok akan kita klarifikasi hingga jelas semuanya," katanya.

Diperkirakan, pihak Global TV akan datang ke Mabes Polri, pada Sabtu siang.

Sebelum penangkapan ini, polisi juga membekuk 19 orang tersangka pelaku teror bom buku di empat tempat berbeda, yakni di Pondok Kopi Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bekasi.

vivanews.com

Indonesia Bukan Negara Demokratis?

Bagikan ke Teman:

Tweet

Sejak awal tahun ini dunia disajikan beberapa pergerakan yang seringkali berujung pada perubahan di wilayah Timur Tengah dan Afrika, di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara ini dinilai Negara Barat hendak berjalan menuju demokrasi.

Salah satu hal menarik yang patut disimak adalah timbulnya pergerakan di Tunisia, Mesir dan kini beralih ke Libya dinilai sebagai perubahan menuju demokrasi dari negara-negara tersebut. Ketiga negara ini memiliki persamaan yakni dipimpin oleh kepala negara yang sudah berkuasa berpuluh tahun lamanya.

Kini angin perubahan sudah mulai berlangsung di Tunisia dan Mesir, namun belum terjadi di Libya yang justru terjerembab dalam perang saudara. Untuk Tunisia dan Mesir, menarik melihat banyak anggapan bahwa kedua negara ini dapat mencontoh Indonesia yang dianggap sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim menjalankan roda demokrasi.

Seth J. Frantzman peneliti dari Hebrew University di Israel memandang Indonesia belum pantas dijadikan contoh penerapan demokrasi oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.   

Lewat tulisannya yang dimuat dalam Jerusalem Post (20/4/2011), Frantzman menilai Indonesia bukan negara yang mampu menerapkan demokrasi. Dirinya menilai Indonesia adalah negara dimana kebencian antara agama dan etnis tumbuh subur. 

Frantzman memandang pelarangan beredarnya pornografi merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia dianggap bukan sebagai negara demokratis. Selain itu konflik Ahmadiyah juga dilihatnya sebagai sebuah keanehan. Dimata Frantzman, demokrasi yang baik dan benar tidak akan pernah melarang seluruh bentuk sekte keagamaan apapun.

Inilah yang dianggap pria tersebut bahwa Mesir dan Tunisia ataupun negara lain di Timur Tengah tidak pantas meniru bentuk demokrasi dari Indonesia. 

Bagi Frantzman fanatisme keagamaan yang berada di Timur Tengah dianggap tidak kondusif dengan institusi demokrasi itu sendiri. Inipula yang menjadi kekurangan Indonesia di mata Frantzman.

Sementara mengenai pergerakan yang tengah terjadi di Timur Tengah dan Afrika, Frantzman menilai Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama tidak memiliki keyakinan bahwa demokrasi akan berlangsung.

Baginya, Obama adalah orator yang ulung dan dapat meniupkan angin segar serta berbicara manis kepada tiap negara di dunia. Khusus untuk Timur Tengah, bagi Franztman yakin bahwa Obama sendiri tidak yakin akan terjadinya kedamaian dalam penerapan demokrasi di wilayah kaya minyak ini.

okezone.com

Soal Perompakan, RI Tunggu Penjelasan Korsel

Bagikan ke Teman:

Tweet

Pemerintah Indonesia masih menunggu konfirmasi resmi dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) mengenai kabar penyerangan sebuah kapal kargo Korsel, Hanjin Tianjin, oleh kawanan perompak di sekitar Teluk Aden hari ini. Kapal itu mengangkut enam awak asal Indonesia (WNI).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Michael Tene, mengatakan pihaknya baru mengetahui informasi itu dari laporan media. Namun, laporan resmi belum disampaikan pemerintah Korsel kepada Indonesia.

"Kami masih menunggu pemberitahuan resmi dari Kementerian Luar Negeri Korsel, yang akan disampaikan melalui KBRI [Kedutaan Besar Republik Indonesia] di Seoul," kata Tene

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui KBRI Seoul selama ini juga berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan pemilik kapal kargo, terkait dengan keselamatan para WNI yang menjadi awak kapal.

Kabar serangan perompak atas kapal kargo Hanjin Tianjin itu diungkapkan pemiliknya, yang dikutip stasiun berita Channel News Asia. Awak kapal melaporkan serangan perompak di sekitar Teluk Aden pada pukul 5 pagi, Kamis 21 April 2011. Kapal itu lepas sauh dari Gibraltar dengan membawa kontainer menuju Singapura.

Menurut kantor berita Yonhap, Kemlu Korsel belum memastikan kabar perompakan itu. Kemlu baru menyatakan ada kapal kargo yang hilang kontak sejak Kamis pagi saat melintas di perairan dekat Somalia, yang selama ini rawan perompakan.
 
Menurut Hanjin Tianjin, kapal itu membawa 20 awak, 14 berasal dari Korsel dan enam dari Indonesia. Dengan demikian semakin bertambah warga Indonesia yang menjadi korban pembajakan kawanan perompak.

Selain mereka, 20 WNI yang menjadi awak kapal MV Sinar Kudus juga menjadi korban perompakan. Para awak kapal Sinar Kudus itu disandera sejak 16 Maret lalu.

vivanews.com

Istana Tak Negosiasi dengan Perompak Somalia

Bagikan ke Teman:

Tweet

Juru Bicara Kepresidenan bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, belum mengetahui adanya opsi untuk membayar uang tebusan guna membebaskan 20 WNI kru Kapal MV Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia.

"Saya belum tahu apa yang telah disepakati," kata Teuku Faizasyah,  Jumat 15 April 2011.

Menurutnya, selama ini pihak pemilik kapal yang selalu bernegosiasi dengan pihak perompak. "Kami tidak diinformasikan," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan pemerintah telah memilih untuk bernegosiasi dan membayar tebusan kepada perompak. Opsi ini dipilih karena disarankan oleh nakhoda Kapal MV Sinar Kudus, Slamet Jauhari. Cara tersebut dinilai sebagai cara yang paling aman dan para ABK yang disandera dapat selamat.

Meski demikian, jika opsi negosiasi dan pembayaran tebusan gagal, maka pemerintah juga siap menempuh opsi lain, termasuk melakukan operasi militer. "Jika negosiasi buntu, maka operasi militer dapat dilakukan," ujar Panglima kemarin.

Namun, Panglima TNI tidak bersedia menjelaskan saat ditanya apakah sudah ada tim pembebasan sandera yang dikirim TNI ke Somalia. "Tidak semuanya bisa kami jelaskan, tapi yang jelas kami siap," tegas Agus Suhartono. Saat ini, TNI masih dalam kondisi bersiaga. Menghormati opsi yang dipilih pemerintah saat ini, negosiasi.

vivanews.com

Panglima: Soal Malaysia, Kita Sudah Tegas

Bagikan ke Teman:

Tweet

Ketegangan terjadi di Selat Malaka, Kamis 7 April 2011. Saat itu kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal ikan Malaysia yang dianggap melanggar batas dan mencuri ikan. Namun, tiga helikopter Malaysia lantas menghadang. Dilaporkan sempat terjadi aksi saling todong senjata.

Menanggapi insiden itu, Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, masalah perbatasan laut RI-Malaysia memang sulit ditentukan. Pengadilan jadi jalan keluar.

"Tentunya saya paham di laut, garis batasnya tidak ada patoknya, bisa saja helikopter Malaysia menganggap itu masih di kawasan mereka. Sementara menurut kita sudah di wilayah kita, nah mari kita selesaikan di pengadilan," ungkapnya saat menghadiri Bakti Sosial Seroja di Bekasi Utara, Jawa Barat, Kamis, 14 Maret 2011.

Panglima TNI juga membantah bahwa TNI tidak tegas terhadap Malaysia. Agus menjelaskan untuk penegakan hukum laut banyak instansi yang terlibat. Oleh karena itu Bakorkamla telah ditunjuk sebagai koordinator keamanan laut.

"Kebetulan kemarin yang ketemu KKP. Saya rasa KKP sudah tegas. KKP itu kan pemerintah, jangan dianggap pihak sendiri. Mereka sudah tegas menarik kapal itu ke pangkalan TNI AL di Belawan. Itu sudah bagus," tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, Yulistyo Mudho mengatakan, ketiga helikopter Malaysia melakukan provokasi dan manuver berbahaya dengan menghadang Kapal HIU 001, meminta dua kapal yang ditangkap dibebaskan.

"Diduga  mereka (tiga helikopter) telah memasuki perairan landas kontinen Indonesia  sejauh 8 Nautical Mile (NM) dan sebentar lagi  memasuki wilayah perairan teritorial kita," kata Yulistyo , Senin 11 April 2011.

Namun, keterangan pihak KKP jauh berbeda dengan keterangan pihak Malaysia. Seperti dimuat situs New Kerala, Senin 11 Maret 2011, aparat negeri jiran mengatakan, justru kapal patroli Indonesia yang melanggar hukum internasional. Pihak Malaysia mengklaim, dua kapal nelayan ditangkap di wilayah Hutan Melintang, Perak, Selat Malaka -- atau 45 kilometer dari batas maritim. Mereka punya bukti video.

"Aparat Indonesia dari kapal mengarahkan tembakan ke arah helikopter kami. Kementerian Pertahanan tidak melakukan tindakan lebih lanjut pada kapal Indonesia untuk menghindari insiden," demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan.

Menanggapi aksi saling tangkap, Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman mengatakan, perselisihan tapal batas Indonesia-Malaysia mungkin harus diselesaikan melalui pihak ketiga atau dengan cara arbitrase internasional. Sebab, perundingan dua negara selama ini menemui jalan buntu.

vivanews.com

Proyek Gedung Baru DPR Jalan Terus

Bagikan ke Teman:

Tweet

Meski kritik bertubi-tubi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap melanjutkan pembangunan gedung baru. Keputusan itu diambil dalam rapat konsultasi antara pimpinan dewan, pimpinan fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretaris Jenderal DPR.

"Tadi sudah rapat konsultasi, BURT, fraksi. Ada dinamika, namun rapat memutuskan persoalan gedung tidak dibawa ke paripurna, diputus di sini," kata Ketua DPR Marzuki Alie, di gedung DPR, Jakarta, Kamis 7 April 2011.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, berdasarkan urutan pengambilan keputusan, baik dalam hal pengambilan keputusan periode lalu maupun yang lama, dan rapat konsultasi terakhir Oktober 2010, mayoritas fraksi setuju melanjutkan pembangunan gedung. "Dua fraksi tidak setuju, yaitu Gerindra dan PAN," katanya.

Alasan umum yang menyetujui, menurut Anis, semua kritikan sudah diproses rapat konsultasi. "Efisiensi, terus dipelajari. Kalau masih memungkinkan, harga dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum," katanya. Sebelumnya, DPR telah merencanakan pembangunan gedung baru senilai Rp1,1 triliun. Gedung 36 lantai ini mencadangkan satu anggota DPR mendapat ruangan seluas 111 meter persegi.

vivanews.com

Politisi Muda Tolak Gedung Baru DPR

Bagikan ke Teman:

Tweet

Sejumlah politisi muda anggota DPR menilai pembangunan gedung baru tidak memiliki urgensi bagi DPR sekarang ini.

Demikian pernyataan Budiman Sujatmiko (FPDI Perjuangan), Edhy Prabowo (Gerindra), Teguh Juwarno (PAN), Malik Haramain (PKB), dan Roy Suryo (FPD) kepada pers di Pressroom DPR RI di Jakarta, Senin.

Budiman menyatakan, pembangunan gedung DPR merupakan langkah tidak arif karena kontradiksi dengan realitas sosial yang serba kesusahan sekaligus menunjukkan DPR tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.

"Kami akan mengajak seluruh fraksi di DPR RI untuk menanggalkan kepentingan masing-masing dan bersatu dengan aspirasi rakyat untuk membatalkan pembangunan gedung baru dengan harapan kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI periode 2009-2014 akan meningkat," ujar Budiman.

Upaya menggalang penolakan pembangunan gedung DPR itu hingga kini telah memperoleh sambutan dari beberapa anggota yang telah mendantangani, yakni Hasrul Azwar dan Romahurmuzy (F-PPP), Hendra Singkaru (PAN) dan Eva Kusuma Sundari (PDI Perjuangan).

Menurut Roy, rencana pembangunan gedung DPR dengan anggaran sangat besar merupakan tindakan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap kinerja DPR, saat ini masih sangat rendah. Untuk memperbaikinya, harus dilakukan kerja keras dengan meningkatkan kinerja legislasi, pengawasan dan penganggaran yang berpihak pada rakyat.

"Bukan malah membangun gedung baru. Kantor DPR adalah rumah rakyat, sehingga pembangunan gedung DPR harus mendapat persetujuan dari rakyat," ujar pakar telematika itu seraya mengatakan proses pembangunan harus melibatkan masyarakat melalui sayembara secara terbuka.

Sementara Malik Haramain menegaskan bahwa proses persetujuan desain gedung harus diputuskan melalui rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR. Karena itu, pihaknya akan segera menghentikan recana pembangunan gedung DPR tersebut dalam rapat paripurna, Kamis (8/4) nanti.

"Kita akan hentikan di paripurna 8 April nanti. Itu tikungan terakhir kami untuk menjegal pembangunan gedung DPR," ujar Malik seraya menyebut pembangunan gedung merupakan recana bodoh dan menggelikan serta membuat masyarakat jengkel.

antaranews.com

Jakarta Evaluasi Ketahanan Gedung-gedung

Bagikan ke Teman:

Tweet

Mengantisipasi ancaman gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengevaluasi standar ketahanan gempa gedung-gedung di Ibu Kota. Hal ini untuk mengurangi dampak kerusakan dan jatuhnya korban apabila bencana gempa bumi terjadi.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Pandita, Selasa (15/3/2011), saat dihubungi wartawan. Dikatakan, Jakarta sama sekali tidak memakai standar Jepang dalam mendirikan bangunan tahan gempa.

"Untuk gempa, kami berpatokan pada peraturan-peraturan dan panduan gempa nasional, bukan Jepang. Panduan tersebut sedang dievaluasi dan akan dikeluarkan versi update-nya oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum)," ucap Pandita.

Pernyataan Pandita itu bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur DKI Fauzi Bowo atau Foke. Foke menyatakan, gedung-gedung di Jakarta sama kokohnya dengan di Jepang lantaran sudah didirikan berdasarkan standar yang berlaku di negeri Sakura.

"Dari tahun 1970-an memang bangunan Indonesia sudah memiliki standar ketahanan gempa. Tapi tiap negara punya standar yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan," ungkap Pandita.

Perbedaan standar itu didasarkan pehitungan potensi gempa yang terjadi. Pandita melihat bahwa potensi gempa di Jakarta bersifat menengah (moderat), tidak sebesar potensi gempa di pantai selatan Sumatera atau Jawa.

"Ketahanan bangunan terhadap gempa bukan tahan berapa skala richter, itu suatu miskonsepsi. Bangunan di Jakarta itu tahan 0,15-0,20 ground acceleration, jadi percepatan gempa di permukaan tanah," katanya.

Sebelumnya, sebuah gempa besar berkekuatan 8,9 SR yang diikuti tsunami menyapu Prefektur Miyagi, Iwate, dan Fukushima di Jepang, Jumat (11/3/2011). Meski termasuk negara yang memiliki penelitian maju terkait gempa dan tsunami, Jepang tetap mengalami kerugian dan korban jiwa yang cukup besar. Sebanyak lebih dari 2.000 jiwa tewas, 20.820 bangunan rusak, dan 300.000 orang terpaksa mengungsi.

kompas.com

Gempa Bumi 6,6 SR Getarkan Bali

Bagikan ke Teman:

Tweet

Gempa bumi berkekuatan 6,6 Skala Richter mengguncang kawasan Nusa Tenggara Barat. Peristiwa terjadi pada pukul 00.08, Jumat, 11 Maret 2011.

Seperti dikutip dari situs Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, pusat gempa berada di 7.12 LS 116.85 BT atau 165 kilometer Barat Laut Sumbawa Besar, NTB.

Gempa yang berpusat di kedalaman 523 kilometer di bawah permukaan laut ini menimbulkan getaran hingga kawasan Bali.

"Getaran kaca, lemari bergesek, dan suara bergemuruh," kata Nur Farida Ahniar, yang tengah berada di Bali. Belum diketahui adanya kerusakan dan korban.

vivanews.com