Selasa, 08 Maret 2011

Kamboja Desak Thailand Terima Usul Indonesia

Bagikan ke Teman:
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mendesak Thailand agar segera menyelesaikan konflik perbatasan, yang terus mempertikaikan kedua negara. Caranya, dengan segera menerima usul Indonesia, yang bersedia kembali menjadi tuan rumah pertemuan damai sekaligus terus membantu penyelesaian konflik.


"Jangan langsung tutup pintu bagi perundingan dan mengumbar ancaman, karena itu tidak mungkin selesai. Mari kita bersama-sama ke Jakarta," demikian pesan Hun Sen kepada pemerintah Thailand, yang dikutip harian The Phnom Penh Post, Senin 7 Maret 2011.

Menurut Hun Sen, Kamboja pada dasarnya menyambut baik inisiatif lanjutan dari Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, yang mengusulkan pertemuan lanjutan berupa forum Komisi Perbatasan Umum (GBC) tingkat bilateral, yang melibatkan menteri pertahanan Thailand dan Kamboja.

"Indonesia menjadi tuan rumah dan akan jadi penengah [pertemuan]," kata Hun Sen.    

Thailand pun belum memberi jawaban atas rencana pertemuan itu. Pada Jumat pekan lalu, harian The Bangkok Post mengungkapkan bahwa Thailand mengusulkan agar pertemuan GBC, yang sedianya berlangsung di Kamboja pada April mendatang, dipercepat jadi bulan ini.

"Kami ingin pertemuan segera diselenggarakan secepatnya sehingga kami bisa membicarakan pengerahan pasukan di sepanjang perbatasan dan kerjasama di berbagai bidang," kata Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon. Namun, belum ada usulan lebih lanjut dari Thailand, kapan dan dimana pertemuan itu akan berlangsung.

Selain isu pertemuan lanjutan, juga belum ada kata sepakat mengenai pengiriman tim peninjau ke perbatasan Thailand-Kamboja.  Natalegawa, pada Jumat pekan lalu, menyatakan bahwa Indonesia telah siap mengirim tim pemantau ke perbatasan. Itu merupakan bagian dari upaya ASEAN, yang tahun ini dipimpin Indonesia, untuk membantu Thailand dan Kamboja mengatasi konflik perbatasan. 

Namun, Natalegawa belum bisa memastikan kapan tim pemantau itu akan berangkat. Ini terkait dengan belum sepakatnya pihak Thailand dalam mekanisme pengiriman tim pemantau.

Pemerintah Indonesia pada 25 Februari lalu telah mengirim kerangka acuan (TOR) kepada kedua negara terkait pengiriman tim peninjau itu. Natalegawa mengatakan  pemerintah Kamboja telah menyetujui TOR tersebut, namun pemerintah Thailand menganggap masih ada yang perlu diperbaiki.

"Secara prinsip Thailand menyetujui TOR tersebut, namun rinciannya (ketidaksetujuan) masih akan disampaikan dalam waktu dekat," ujar Natalegawa.

Pengiriman tim peninjau dari Indonesia merupakan hasil pertemuan informal para tingkat menteri luar negeri ASEAN di Jakarta pada 22 Februari lalu. Sesuai rekomendasi Dewan Keamanan PBB, pertemuan itu berupaya mendamaikan Kamboja dan Thailand, yang sejak lama terlibat konflik perbatasan.

Bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali terjadi bulan lalu di perbatasan, dengan menewaskan sedikitnya sepuluh orang. Kedua negara sepakat  menyertakan Indonesia dalam menjaga agar gencatan senjata kedua negara dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu, mereka meminta Indonesia menjadi pengawas di perbatasan.

Konflik perbatasan sejak lama telah menjadi ganjalan bagi hubungan Thailand dan Kamboja. Krisis itu menyangkut lokasi suatu kompleks kuil kuno. Dibangun lebih dari 900 tahun lalu, kuil Preah Vihear berdasarkan keputusan Pengadilan Internasional 1962 menjadi milik Kamboja, namun tetap dipersengketakan oleh Thailand. Kuil Preah Vihear masuk daftar PBB sebagai Situs Warisan Dunia.

vivanews.com

0 komentar:

Poskan Komentar

Berkomentarlah dengan bahasa yang baik dan sopan.