Thailand dan Kamboja akan berunding terkait konflik di perbatasan. Perundingan akan berlangsung di Markas Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Senin pekan depan dengan melibatkan Indonesia.
Perundingan di New York itu sesuai permintaan dari Kamboja, yang menolak perundingan bilateral dan memilih adanya pihak ketiga dalam penyelesaian konflik.
Menurut harian The Nation, Kamis 10 Februari 2011, perundingan di markas PBB itu akan dihadiri Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand, Kasit Piromya, dan Menlu Kamboja, Hun Sen, pada 14 Februari 2011.
Perundingan juga akan diikuti Menlu Marty Natalegawa dari Indonesia sebagai ketua ASEAN. Ini mengingat Thailand dan Kamboja sama-sama sebagai anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara.
Delegasi dari Kamboja dan Thailand akan menyampaikan posisi mereka dalam dalam baku tembak di perbatasan selama beberapa hari, yang membunuh sedikitnya tujuh orang.
Tidak jelas siapa yang memulai serangan, namun kedua pihak mengklaim bahwa wilayah mereka telah dilanggar oleh tentara yang bersitegang, Keduanya telah menyampaikan keluhan ini kepada Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya, pihak Thailand meminta perundingan bilateral untuk menyelesaikan masalah di perbatasan, namun Kamboja memilih untuk keterlibatan pihak ketiga dalam perundingan. Menlu Hun Sen mengatakan bahwa baku tembak di dekat kuil Preah Vhiear adalah perang bukan lagi konflik antar tentara, sehingga mekanisme bilateral tidak akan bekerja.
“Ini adalah perang, bukan konflik militer. Thailand menciptakan perang ini. (Perdana Menteri Thailand) Abhisit harus bertanggungjawab,” ujar Hun Sen.
“Tidak akan ada lagi pembicaraan bilateral, dan semua negosiasi akan dilakukan dengan partisipasi pihak ketiga,” lanjut Hun Sen lagi. Sebelumnya, Indonesia berharap bahwa Kamboja dan Thailand bisa menyelesaikan konflik lewat perundingan bilateral.
Prosedur perundingan pekan depan masih belum diketahui. Namun, menurut seorang diplomat di PBB yang tidak disebutkan namanya, perundingan kedua negara kemungkinan akan dimediasi oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN.
Juru bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia, Michael Tene, memastikan bahwa perundingan di PBB itu akan dihadiri oleh Menlu Natalegawa. Namun, Tene menolak anggapan jika status Menlu Natalegawa nanti disebut sebagai mediator.
“Istilahnya bukan mediator, tapi kami menawarkan cara-cara yang baik untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam perundingan kedua negara. Dewan Keamanan PBB dalam hal ini mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam membantu menyelesaikan konflik kedua negara,” ujar juru bicara Kemlu, Michael Tene, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 10 Februari 2011.
Indonesia, menurut Tene, tetap berpandangan bahwa masalah perbatasan itu hanya bisa diselesaikan melalui perundingan bilateral.
vivanews.com
0 komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan bahasa yang baik dan sopan.